This is a basic text element.

Aksi long march yg dilakukan DPP ikatan dengan identitas berlogo ikatan untuk mengantar desisioner ketua umum periode sebelumnya ke rumah dinas Partainya anak muda atas dasar diaspora kader. Mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin semulus itu perjalanan menjadi anggota tetap tanpa menunggu lama? Dan ketika yang menyambut langsung dari Ketua Umum Partai itu bukankah menjadi sebuuah keistimewaan?
Pertanyaan ini yang patut untuk didiskusikan untuk mencari nalar kritis saat ini. Walaupun baru pertama kali dilakukan, kita jangan mau menelan langkah ini sebagai Gerakan Tajdid (Pembaharuan) yang menjadi prinsip dasar berkemajuannya organisasi Muhammadiyah.
Kalo kita baca buku "Indonesia, Etc.: Exploring the Improbable Nation" karya Elizabeth Pisani akan ditemukan banyak materi menarik terkait kondisi Indonesia masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Meneriknya lagi, buku ini semangatnya sama dengan orientasi Gerakan yang dilakukan oleh para kader ikatan yang berada ditataran komisariat hingga pimpinan daerah, yakni perlawanan melawan budaya korupsi.

Kenyataan semangat yang digerakan oleh kader pada tataran akar rumput telah berbanding terbalik dengan aksi yang dipertontonkan oleh Pimpinan Pusat IMM periode saat ini. Kita patut khawatir apabila mereka yang berada dipusat sedang terikat pada budaya patronase kekuasaan yang sedang dipraktekan dalam politik modern saat ini alias politik balas budi.
Jika menilik Sejarah lampau, budaya patronase ini memiliki akar yang dalam di sejarah Indonesia. Praktik ini telah ada sejak masa kerajaan dan kolonial, di mana raja atau penguasa lokal memberikan tanah dan hak istimewa kepada bawahannya sebagai imbalan atas dukungan politik dan militer dalam penghambaan kepada kolonial. Bedanya sekarang, pemberiannya hak istimewanya berupa akses untuk terjun dalam berebut kekuasaan politik.

Nahh, yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin Langkah awal yang dilakukan termasuk Tindakan koruptif kedepannya mampu ikut andil dalam penyelesaian budaya korupsi di Indonesia. Budaya patronase yang dtampilkan oleh Mas Ketum Partai memiliki interaksi erat dalam melanggengkan budaya korupsi di Indonesia. Mereka mungkin melihat patronase sebagai cara yang sah dan efektif untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan, yang memperburuk masalah korupsi di tingkat nasional.